Inilah Daftar Gaji Dan Tunjangan Pejabat Negara

Ilustrasi

Dalam Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, jabatan-jabatan tersebut diklasifikasikan kedalam jabatan yang masuk dalam kategori Pejabat Negara dan jabatan lain yang tidak termasuk dalam kategori Pejabat Negara. Jabatan yang masuk dalam kategori Pejabat Negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 43 tahun 1999 adalah :

a. Presiden dan Wakil Presiden;

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan;

d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;

e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;

f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;

h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

i. Gubernur dan Wakil Gubernur;

j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan

k. Pejabat Negara lainya yang ditentukan oleh Undang- undang.

Dari sejumlah jabatan yang masuk kategori pejabat negara, sesuai dengan amandemen keempat UUD 1945 Jabatan dalam Dewan Pertimbangan Agung yang terdapat dalam Bab IV dan Pasal 16 UUD 1945 dihapus dan diganti dengan ketentuan lain. Disamping itu Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebar dalam perundang-undangan yang ada, misalnya dalam UU kepolisian dinyatakan Kapolri sebagai Pejabat Negara, dalam UU Kejaksaan dinyatakan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara, dan lain-lain.

Klasifikasi Pejabat Negara dan bukan Pejabat Negara sangat berkaitan dengan Penghargaan Negara terhadap jabatan tersebut. Jabatan yang masuk kategori pejabat negara akan di beri penghargaan berupa gaji, tunjangan/honorarium dan fasilitas yang lebih baik daripada jabatan yang tidak termasuk kategori pejabat negara. Pengaturan mengenai gaji, tunjangan/honorarium dan fasilitas Pejabat Negara berbeda dengan jabatan lain untuk menunjukan bahwa jabatan yang masuk kategori pejabat negara dihargai oleh negara. Menurut Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara/BKN(Drs. Eko Sutrisno, M.Si) menyatakan gaji adalah harga jabatan.

Untuk melihat apakah benar jabatan-jabatan yang masuk kategori pejabat negara telah dihargai oleh negara secara layak, berikut Cyber4rt sampaikan daftar gaji dan tunjangan beberapa Pejabat Negara sebagaimana dikutip dari laman Tribunnews.com:

1. Presiden

Gaji Pokok: Rp. 30.240.000

Tunjangan Jabatan: Rp. 32.500.000

2. Wakil Presiden

Gaji Pokok: Rp. 20.160.000

Tunjangan Jabatan: Rp. 22.000.000

3. Ketua DPR

Gaji Pokok: Rp. 5.040.000

Tunjangan Jabatan: Rp. 18.900.000

4. Wakil Ketua DPR

Gaji Pokok: Rp. 4.620.000

Tunjangan Jabatan: Rp. 15.600.000

5. Ketua MA

Gaji Pokok: Rp. 5.040.000

Tunjangan Jabatan: Rp. 18.900.000

6. Wakil Ketua MA

Gaji Pokok: Rp. 4.620.000

Tunjangan Jabatan: Rp. 15.600.000

7. Ketua BPK

Gaji Pokok: Rp. 5.040.000

Tunjangan Jabatan: Rp. 15.600.000

8. Wakil Ketua BPK

Gaji Pokok: Rp. 4.620.000

Tunjangan Jabatan: Rp. 15.600.000

9. Ketua Muda MA

Gaji Pokok: Rp. 4.410.000

Tunjangan Jabatan: Rp. 10.100.000

10. Anggota DPR sebagai Ketua Komisi/Badan

Gaji Pokok: Rp. 4.200.000